Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LSI: Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi di Awal Tahun 2023 Tinggi

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kiri) berdialog dengan para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin  2 Januari 2023. Presiden Jokowi ingin memastikan aktivitas perekonomian pada sektor rill berjalan baik dan optimisme para pedagang pada tahun 2023 bangkit kembali pasca pencabutan kebijakan PPKM bulan Desember lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (kiri) berdialog dengan para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin 2 Januari 2023. Presiden Jokowi ingin memastikan aktivitas perekonomian pada sektor rill berjalan baik dan optimisme para pedagang pada tahun 2023 bangkit kembali pasca pencabutan kebijakan PPKM bulan Desember lalu. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) LSI Djayadi Hanan menyatakan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Presiden Jokowi pada awal tahun ini potisitf. Dalam survei teranyar, LSI mencatat 76,2 persen masyarakat menyatakan puas atau sangat puas. 

"Sejak tiga bulan terakhir kinerja presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat dari 62,6 persen pada September, menjadi sekarang 76,2 persen Januari," kata Djayadi dalam rilis survei Ahad, 22 Januari 2023. 

Djayadi pun menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat perkotaan terhadap presiden lebih besar ketimbang masyarakat pedesaan. Dia menyatakan masyarakat perkotaan yang memberikan penialian positi sebanyak 78,7 persen, sementara masyarkat pedesaan 73,7 persen.  

Secara wilayah, menurut dia, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup merata. Hanya masyarakat di dua provinsi saja yang memberikan tingkat kepuasan terhadap presiden di bawah 70 persen, yaitu DKI Jakarta (55,8 persen) dan Banten (63,1 persen). 

"Kalau lainnya cenderung di atas 70 persen tingkat kepuasannya terhadap presiden," kata dia.

Survei ini dilakukan pada 7-11 Januari 2023 dengan wawancara melalui telepon terhadap 1221 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode pembangkitan nomor telepon secara acak  atau random digit dialing. LSI menyatakan margin of error survei ini sebesar sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. 

Tingkat kepuasan berkorelasi dengan persepsi bidang ekonomi dan hukum

Djayadi menggarisbawahi tingkat kepuasaan kinerja presiden berkorelasi dengan persepsi ekonomi dan penegakan hukum secara nasional. Hasil survei itu menunjukkan responden yang mempersepsi ekonomi Indonesia positif, 93 persen diantaranya puas dengan kinerja presiden. Di sisi lain, responden yang mempersepsikan ekonomi Indonesa negatif, hanya 54 persen puas dengan kinerja presiden.

"Di situ kita bisa melihat ada keterkaitan antara persepsi terhadap ekonomi dengan tingkat kepuasan terhadap presiden. Semakin baik persepsi terhadap ekonomi maka makin tinggi tingkat kepuasan kepada Presiden, begitu kira-kira," kata dia. 

Hasil suvei itu menunjukkan hanya 27,1 persen masyarakat yang menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini sangat baik dan baik. Sebanyak 35,6 persen menyatakan kondisi Indonesia sedang dan 35,6 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi Indonesia buruk dan sangat buruk. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

 "Secara umum sebetulnya banyak masyarakat menilai secara negatif dari pada positif 35,6% sekarang lebih buruk," kata dia.

Namun, Djayadi menyatakan ada tren persepsi ekonomi mengalami penguatan. Sejak 4 bulan terakhir, mulai September ke Oktober 2022 hingga Januari 2023, tren persepsi positif mengalami penguatan. 

"Pada saat yang sama tren yang negatif cenderung menurun secara cukup signifikan dari tiga bulan yang lalu 52 persen pada September menjadi 35,6 persen pada Januari ada transisi dari sisi ekonomi," kata dia. 

Selanjutnya, penilaian masyarakat di bidang Hukum

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

20 menit lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?


BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?


Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Detik-detik ledakan api menguar di area kerja PT Kalimantan Ferro Industri atau KFI, di Desa Pendingin, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kerta Negara, Kalimantan Timur, pada Jumat malam, 17 Mei 2024, sekitar 23.40 WITA. Sumber: Istimewa
Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

15 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

17 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

22 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.